Blog PON XVII 2008

PON XVII-2008 Kalimantan Timur sudah berlalu –ditutup resmi pada 17 Juli lalu– namun ternyata masih menyisakan sebuah persoalan cukup serius karena diduga makanan untuk atlet dan Panpel (panitian pelaksana) di Balikpapan mengandung bahan berbahaya, yakni formalin.

Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM Samarinda, Ismail, kepada wartawan di Samarinda, Kamis mengaku bahwa telah menerima 156 sampel makanan dan minuman dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, pada tanggal 18 Juli 2008.

Dari beberapa sampel makanan untuk atlet PON pertama di regional Kalimantan itu, salah satunya yang diduga mengandung formalin adalah tahu.

Tahu tersebut dicurigai mengandung formalin karena kenyal, padat dan setelah dilakukan “rapid tes” air tahu tersebut berwarna kuning. Ciri-ciri itu merupakan tanda tahu dicampur dengan formalin.

Makanan dan minuman bagi Panpel dan atlet PON-XVII 2008 itu disiapkan oleh salah satu katering pemenang tender konsumsi untuk PON.

BBPOM Samarinda, Kaltim kini tengah meneliti sampel makanan saat pelaksanaan PON XVII 2008 yang diduga mengandung formalin.

Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM Samarinda menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang mengeluarkan hasil penelitian. “Kami hanya menerima sampel lalu melakukan pengujian dan tidak berhak menyampaikan hasilnya,” katanya.

Dari 156 sampel itu, kata Ismail terdiri atas, makanan ringan, es cendol, tahu, bakso, sirup dan berbagai jajajan ringan yang diambil dari para pedagang yang menjual di beberapa venue, hotel, restaurant, hotel serta makanan panitia pelaksana PON XVII 2008.

“Kami mengakui bahwa sampel itu diuji karena dicurigai mengandung zat berbahaya. Namun, untuk keterangan lebih rinci, silahkan konfirmasi langsung ke Dinkes Balikpapan,” katanya.

Pengujian sampel makanan dan minuman tersebut lanjut Ismail, merupakan sampling rutin yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

“Setiap tiga bulan, Dinkes Balikpapan mengirim sampel makanan dan minuman untuk diuji. Kebetulan, setelah pelaksanaan PON XVII 2008, Dinkes Balikpapan kembali mengirimkan sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya,” katanya.

Sampai kini, hanya Dinkes Balikpapan yang mengirimkan sampel makanan dan minuman usai pelaksanaan PON XVII 2008.

“Salah satu sampel yang kami kirim ke BBPOM Samarinda itu memang berasal dari makanan yang dikomsumsi panitia Pelaksanan PON XVII 2008. Kecurigaan semakin besar ketika kami melakukan rapid tes,” kata Kepala Seksi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Balikpapan, Asna, saat dikonfirmasi, Kamis petang

Sumber: akuindonesiana

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan bonus bagi atlet Kalimantan Timur yang menyumbang medali pada Pekan olahraga Nasional XVII Kaltim.

“Penyerahan bonus ini khusus untuk atlet yang berada dalam lingkup sub PON Kaltim Balikpapan. Jumlahnya sekitar Rp1 miliar,” ujar Ketua Sub PON Balikpapan Rizal Effendi dikantor Walikota Balikpapan, Senin (4/8/2008).

Penyerahan bonus ini akan dilakukan malam nanti, di rumah Dinas Walikota Balikpapan Imdaad Hamid. Pembagian bonus ini merupakan bagian dari janji pemerintah kota bagi seluruh atlet dan pelatih yang berprestasi.

“Ini diharapkan bisa memacu motivasi mereka untuk terus meningkatkan prestasi. ini bagian dari penghargaan kepada mereka yang berpretasi,” lanjut Rizal.

Bonus akan diterima 45 atlet dan 10 pelatih. Atlet peraih medali emas mendapat Rp25 juta, medali perak Rp20 juta dan medali perunggu Rp15 juta. Imdaad Hamid dijadwalkan langsung menyerahkan bonus tersebut kepada atlet.

Aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan pada PON XVII akan diinventarisasi di Panitia Besar PON Kaltim. Hal itu diungkapkan Ketua PB PON Syaiful Teteng setelah BPKP telah selesai melakukan pemeriksaan semua asset? itu.

“Semua aset dari kota penyelenggara PON akan diinventarisir dulu di PB PON, baru nanti akan di periksa oleh BPKP,” ujar Syaiful saat ditemuai di Aula Pemkot Balikpapan, Selasa (22/7/2008).

Teteng menuturkan, aset yang bisa disewakan diharapkan tidak menambah beban APDB dengan mensubsidi. Ia mencontohkan, Stadion Palaran sudah ada pengelolanya, jadi dana pemeliharaannya diambil dari penyewaan venue tersebut.

Hal senada di katakan Ketua Sub PON Balikpapan Rizal Effendi. Menurutnya, sarana Olahraga yang digunakan PON akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyewa dan tidak menutup kemungkinan melibatkan? pihak asing.

“Ya, bisa disewa seperti Squash dan Tenis,” tegas Effendi. Effendi juga menegaskan untuk perawatan venue-venue juga menjadi tanggung jawab pihak penyewa.

Sumber: okezone.com

Berakhirnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII Kalimantan Timur (Kaltim), meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Pihak Kemenegpora hingga KONI/KOI pun dituntut agar multievent empat tahunan itu bisa lebih efisien.

Pesta akbar olahraga nasional di Kaltim memang boleh dikatakan sukses dalam hal penyelenggaraan. Namun, apakah banyaknya cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan (43 cabang dengan 749 nomor) menjadi garansi prestasi olahraga Tanah Air akan meningkat.

Pertanyaan ini semestinya menjadi pembahasan yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, jangan harap prestasi olahraga Indonesia akan membaik jika berpatokan kepada cabor unggulan yang diajukan setiap tuan rumah PON.

Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo mengatakan, pihaknya mengerti akan permasalahan tersebut. Dia bahkan mengatakan bakal secepatnya melakukan perundingan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Sayang, mantan ketua umum PP PBVSI ini belum menemukan apa langkah yang tepat menangani masalah PON Kaltim. “Masalah perampingan cabor yang telah diajukan pemerintah pasti akan kami rundingkan. Kami bahkan akan mengajak Menpora untuk menyusun program itu yang kemungkinan akan dilakukan di rapat anggota,” kata Rita, Sabtu (19/7/2008).

Mantan Sekjen KONI Pusat ini berpendapat bahwa penyelenggaraan PON Kaltim memang sudah tidak efektif meningkatkan kualitas prestasi olahraga Indonesia. Dia berharap permasalahan ini sudah dapat diatasi saat PON 2012 digelar di Riau.

Solusi menyangkut permasalahan banyaknya cabor yang dituding sebagai penyebab pembinaan kualitas olahraga Indonesia kurang mumpuni pasti ada. Wacana raparnas KONI Pusat lima tahun lalu bahkan bisa dijadikan alternatif.

Saat itu, induk organisasi olahraga Indonesia ini membeberkan program pembagian wadah pentas olahraga layak dimunculkan. Konsep ini diyakini mampu menanggulangi permasalahan membludaknya cabor di satu multievent.

Wakil Ketua PB PON Kaltim Sri Sudono mengatakan, pihaknya memang memiliki rencana saat itu. Mereka ingin membagi setiap cabor berdasarkan disiplin ilmu dalam pentas olahraga selain PON. Sayang, sepertinya program itu belum berjalan. “Saya bukan ingin memberikan solusi mengenai masalah ini, namun keinginan pemerintah menanggapi banyaknya cabor di satu multievent sudah sepatutnya diakomodir,” ujarnya.

Program Olympic Council Asia (OCA) yang kini telah membagi perhelatan olahraga menjadi empat bagian pun bisa dipakai sebagai rujukan. Mereka saat ini memiliki SEA Games, Winter Games, Indoor Games, dan Beach Games yang kali pertama dimunculkan di Bali selaku tuan rumah.

Meski demikian, kemungkinan-kemungkinan itu masih akan dibahas lebih mendalam oleh para politisi olahraga Tanah Air. ?Harapan insan olahraga, sedianya hanya ingin pembinaan prestasi melalui pentas olahraga dapat semakin baik.

Sumber: okezone.com

Semarang - Berangkat dengan mengusung target masuk posisi tiga besar, kontingen PON Jawa Tengah akhirnya cuma bisa finis di posisi lima. Merasa tak puas, KONI Jateng pun jadi sasaran demo.

Setelah resmi ditutup, Kamis (17/7/2008) kemarin, Jawa Tengah cuma mampu duduk di posisi lima dengan perolehan 52 medali emas, 80 perak dan 81 perunggu. Ini merupakan penurunan dibanding penyelenggaraan sebelumnya di mana mereka mampu bertengger di urutan empat.

Merasa tak puas dengan hasil tersebut, sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Pemuda Indonesia (KPI) berunjuk rasa memprotes KONI Jawa Tengah. Mereka meminta pertanggungjawaban atas kegagalan di PON XVII Kaltim.

Untuk menyampaikan aspirasinya, pendemo mendatangi Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (18/7/2008). Sayang, kedatangan mereka tak direspon pejabat setempat.

“Pada PON 2204 silam, atlet Jateng menempati peringkat empat. Itu lebih baik dibanding PON sekarang,” kata korlap Dwi M Hussein.

KPI meminta Pemerintah Propinsi Jawa Tengah merestrukturisasi kepengurusan KONI. Mereka menduga gagalnya atlet mencapai target disebabkan adanya penyelewengan dana. Untuk itu, dana lembaga tersebut harus diaudit.

Pada PON XVII di Kaltim, KONI mendapatkan dana sekitar Rp 87 miliar. Mereka berharap dana sebesar itu mampu mendongkrak prestasi. Nyatanya, prestasi atlet melempem.

Sumber: detiksport